undang undang pers. Suara. undang undang pers

1. Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press. Sehingga, apabila. UU No. Sebab kewenangan menentukan dugaan pelanggaran etik hanya dimiliki Dewan Pers. Pembahasan kelahiran Undang-undang No. Hukum Pers di Indonesia diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (disebut juga UU Pers). Salah satu point penting dari UU tersebut adalah adanya penghapusan lembaga SIUPP, jaminan hak atas informasi dan perlindungan hukum bagi wartawan. Etika profesi wartawan Indonesia. kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Abstract. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); 9. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-undang Pers (Hal-hal yang Tidak Menyenangkan) 1951. e. 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya dalam buku akan sering disingkat hanya dengan sebutan UU Pers),. Semakin rendah skor, maka indeks kebebasan pers makin baik (Pusparisa, 2019). 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan. ac. (Indonesia) Download Undang-Undang Pers No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat F Undang-undang No. Begitu juga pers diberikan peranan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 40/1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi, mengatakan Undang-Undang ITE tidak memblengu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang - Undang Pers. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. 40/1999 hanya mengatur mengenai media…Pemberian kewenangan kepada pers untuk mempergunakan hak tolak baik oleh Undang-undang maupun oleh Kode Etik Jurnalistik dibatasi oleh filosofis, jiwa dan isi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers itu sendiri. Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki beberapa perkara yaitu: Sehingga Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi - 005/PUU-I/2003, tanggal 25 Februari 2004. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Apakah ini berarti. JAKARTA, KOMPAS. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut UU Pers, pers adalah lembaga sosial dan forum. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Ulasan Lengkap. Jakarta, 6 Februari 2021 . Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan. Di sisi lain, penyidik menetapkan kasus ini menggunakan Pasal 18 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers subsider Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. Pihak berwenang di salah satu provinsi di Pakistan beralih ke taktik baru yang kontroversial dalam inisiatif pemberantasan polio di wilayah itu. Penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pers. 021-3452030 Website: --Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai kebebasan pers saat ini harus diikuti dengan modernisasi regulasi media yang ada. Paling sedikit ada tiga alasan. c. Dec 20, 2020 · Keutamaan di balik kontroversi Undang-Undang Pers by Wina Armada Sukardi, 2007, Dewan Pers edition, in Indonesian - [Cet. Penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum yang berbeda karena alasan filosofis dan historis-politis. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 8 September 2016 di Bogor tentang perubahan Statuta Dewan Pers. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: [email protected] Indonesia menetapkan hasil pemenang lelang Term Deposit Valas O/N dan Jangka Pendek (< 1 Minggu) hari ini sebagai berikut: 1. Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan kemerdekaan pers. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara. ATURAN yang ada saat ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan bagi pers dalam menjalankan jurnalisme yang bebas dan profesional. Bahwa dengan terjadinya peristiwa bersejarah Reformasi 1998, pengaturan mengenai latar belakang, fungsi, keanggotaan dan pembiayaan Dewan Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang. Tahun ini,. Kebebasan pers ( bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: “ (1) Pers. undang-undang ini adalah: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2002. Kemudian tanggal 23. Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam surat keputusan dewan pers nomor: 03/SK-DP/III/2006 yakni dalam pasal 4 dan pasal 5. Melalui Undang-Undang No. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik. perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, dan sudah mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers. Jaksa penuntut umum menuntut jurnalis yang bertugas di Palopo, Sulawesi Selatan itu dengan hukuman 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 13 Oktober 2021. PERS, POS, DAN PERIKLANAN - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET Status. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. Selain itu, keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers harus ditinjau kembali. Kode Etik Jurnalistik. Penerbit: Politeia, 1988. Selanjutnya, selain itu jaminan Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat juga dijamin dalam Undang-undang No. Berdasarkan pemberitaan Kompas. Ketua MK Anwar Usman membuka sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Rabu (26/01) di Ruang Sidang MK. UU No. Undang-Undang yang terdiri dari 10 bab. Sejarah lahirnya kebebasan Pers yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. Dalam undang undang pers tahun 1966 no. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang. (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 May 20, 2022 · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU No. Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press). D. Bab yang paling banyak pasalnya saja, cuma berisi enam pasal, yaitu yang justru mengatur soal perusahaan pers. ayat 1, angka 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, revisi terhadap Undang-Undang No. Sebelumnya naskah Undang-Undang tersebut telah disahkan pada Rapat Paripurna. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Bunyi selengkapnya Pasal 1 angka 10 UU Pers adalah sebagai berikut: “Hak Tolak. Rumusan fungsi pers di Indonesia termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi sebagai berikut : Ayat 1: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,. 40 Tahun 1999 Diarsipkan 2010-05-12 di Wayback Machine. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Untuk itulah pemerintah pada menetapkan suatu regulasi dan pedoman etika untuk mengontrol perilaku pers tanpa membatasi kebebasan mereka. 2013. 2. akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers; Mengingat b. Sementara mengganti KUHP, yang disahkan parlemen Belanda pada 1908, takkan mudah dilakukan di Indonesia. Presiden. Masih di undang-undang yang sama pemerintah juga menjanjikan kebebasan pers dalam Prinsip-prinsip Dasar Pers. Kunjungi Kami. Peranan pers yang diberikan oleh pasal ini sungguh hebat. Jenis. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 104/PUU-XVIII/2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (15/12). dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Mei 2018. Undang-Undang menjelaskan, bahwa pers tidak hanya sebagai media komunikasi massa, akan tetapi juga sebagai alat “revolusi” untuk menopang rencana pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang kala itu, menginginkan adanya revolusi ideologi dari asas Pancasila menjadi Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) . Adapun peranan pers menurut Pasal 6 Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 menyatakan, pers melaksanakan peranannya sebagai berikut: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghormati. Nama undang-undang Tanggal Download ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 : 2009-02-19: Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 : 2009-02-19: Download:. Dewan Pers menilai keputusan tersebut minim partisipasi dan mengabaikan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers. Undang-Undang Pers. Kode Etik Jurnalistik: Image: WhoMakestheNews. K/Pid/2017)”. Data dari situs AJI menunjukan, kekerasan yang dialami. Referensi: John C. Hadirnya UU ITE dapat bertolak belakang dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu warga negara bebas memperoleh, mengolah serta. Menimbang: a. Berikut ini pengertian kebebasan pers dan contohnya. Didalamnya disebutkan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,3. “Mereka (platform) tidak mau dituduh melanggar Undang-Undang Pers. Sebagai penjabaran dari UU. "Masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi. Pers sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaannya sudah menjalani fungsinya tersebut dengan baik. go. Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) tersendiri. bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tah. Ketika Undang-Undang Pers tahun 1999 diterbitkan, ketentuan pidana yang diatur di dalamnya mencakup masalah-masalah antara lain: Dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran serta dalam menjamin kemerdekaan pers maka pers nasional. Pengertian pers menurut Undang-Undang yaitu pers merupakan suatu lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk gambar, suara, tulisan, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan segala jenis saluran yang. 40 Tahun 1999 tentang Pers; b. Undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime). menurut saya kemerdekaan pers ini lebih. “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” (Pasal 9 Ayat (2) UU No. Ini berarti Undang-undang Pers memang dirancang berisi ”pokok-pokoknya” saja. id Abstrak. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. (DPR) dan pemerintah telah memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) dengan menggelar rapat pleno, Kamis. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pers yang kedua adalah terkait larangan bagi perusahaan pers. Pers nasional mempunyai peranan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Berdasarkan pasal 5, sebuah pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa. 40 Tahun 1999 tentang Pers. PERS, KASUS UDIN. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk. undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. a. Hukum Pers. Kami berkesimpulan bahwa media massa yang Anda maksud merupakan bagian dari pers sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang No. UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. 1. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Asrul dengan pidana penjara. Baca juga: AJI Minta Pemerintah Serius soal Revisi UU ITE. Apa saja perbedaan utama antara Undang-undang Pers lama (UU No. Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie. Pedoman Media Siber. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital. Bahasa Indonesia. 5 Pers sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat,. KPI bersama. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat,. Semakin rendah skor, maka indeks kebebasan pers makin baik (Pusparisa, 2019). Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang. Jika Undang-undang Pers dirancang hanya berisi ”pokok - pokok” saja kenapa secara resmi Undang-undang Pers tidak dinamakan ”Undang-undang Pokok?”. 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. D. 2. Kebebasan pers bahkan menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. Latar belakang. Undang-undang (UU) tentang Pers. Pers memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat. Undang-Undang Pers tersebut disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara. 21 th. Peraturan ini adalah Undang-Undang No. Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jan 11, 2017 · Undang-undang tentang Pers yang berlaku saat ini adalah UU No. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang. Oleh: SATRIA LOKA WIDJAYA. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dikemukakan fungsi pers nasional ( di mana media massa menjadi bagian di dalamnya) yaitu 1. Sep 23, 2020 · Kekerasan terhadap pers. Dasar dari peraturan Dewan Pers adalah undang-undang, yakni pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. Jun 21, 2021 · Atas adanya kebijakan melalui UU tersebut membuat penulis akan membahas lebih lanjut terkait hukum media dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pers (Undang-Undang No 40 Tahun 1999) pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut : 1. Pers sendiri dalam undang-undang pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik secara tulisan, suara, gambar, audio visual, serta data dan grafik atau pun dalam bentuk lainnya. Pers di Indonesia juga memiliki undang – undang yang mengatur tentang kebebasan pers. Nerone. Undang–undang No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Semangat dari pembuatan Undang-undang Pers 1999, yang membentuk Dewan Pers, adalah menghindari.